Buya Hamka dan Kebebasan Beragama

oleh: Djohan Effendi 

 
  
 “Majlis Hakim Kerajaan telah memutuskan bahwa kami melanggar Mazhab Syafi’i. Untuk menjaga perdamaian, kami kemukakan alasan Mazhab Syafi’i juga menganggap sah Jum’at kami. Sekarang sebab Pemerintah Dai Nippon telah sudi mencampuri soal ini, biarlah kami kemukakan pendirian kami yang sebenarnya. Kami Muhammadiyah tidak terikat dalam Mazhab Syafi’i. Memang kami tidak terikat kepada Mazhab Syafi’i. Kami hanya memakai suatu mazhab, yaitu Qur`an dan Hadits. Pada pendapat kami Jum’at kami tidak sah, selama kami bersatu dalam Jum’at kerajaan. Menurut pandangan kami di situ terlalu banyak bid’ah, yang dalam Mazhab Syafi’i sendiri pun tidak ada! Dalam ajaran Nabi kami, Muhammad s.a.w., bila seorang Islam sampai tiga kali meninggalkan Jum’at, hatinya akan dikelamkan Tuhan. Dia menjadi munafik. Maka kawan-kawan saya di Rampah lebih seratus orang banyaknya, gelisah jiwanya kalau tidak mempunyai Jum’at sendiri! Saya percaya pemerintah Dai Nipon akan mendamaikan hal ini. Yaitu kemerdekaan beragama! Dalam hal yang lain, kawan-kawan saya di daerah kerajaan akan tetap menjadi rakyat patuh! Tetapi berilah dia kemerdekaan mengerjakan agama menurut keyakinannya! Sedangkan pemeluk agama lain bebas beribadat menurut keyakinan agamanya, mengapa kami orang Islam tidak?”
 Kalimat-kalimat yang menuntut kebebasan beragama dan melaksanakan ibadat menurut keyakinan agama pemeluknya diucapkan oleh Buya Hamka di hadapan pejabat pemerintahan Jepang di Sumatera Utara dan para ulama Kerajaan Deli ketika pelaksanaan shalat Jum’at tersendiri oleh warga Muhammadiyah di Rampah, Sumatera Utara, dihalang-halangi oleh Kerajaan Deli. Menurut pihak ulama Kerajaan, berdasarkan Mazhab Syafi’i yang dianut oleh Kerajaan mendirikan dua mesjid di satu wilayah yang azan di mesjid didengar oleh jamaah mesjid lain tidak diperkenankan. Shalat Jum’at yang dilakukan di mesjid itu tidak sah. Di pihak lain, ulama-ulama Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan mendasarkan pada salah satu pendapat di kalangan Mazhab Syafi’i juga, mengatakan kehadiran mesjid baru itu tidak dilarang. Bahkan, menurut mereka, karena dalam pelaksanaan shalat Jum’at di mesjid Sultan di Rampah dilakukan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak disetujui oleh pihak Muhammadiyah, justru shalat Jum’at yang mereka lakukan mereka di mesjid Sultan itu yang tidak sah. 
 Untuk memahami lebih jelas kasus yang mendorong Buya Hamka menyatakan pendiriannya dengan tegas dan keras mungkin ada baiknya bila kita menoleh ke belakang ketika wacana tentang pertentangan masalah-masalah keagamaan marak berkembang di kalangan umat Islam waktu itu. Paroh pertama abad ke-20 wacana keagamaan di kalangan umat Islam Indonesia diwarnai terutama oleh perbedaan dan pertengkaran pendapat yang dipicu oleh pertentangan antara Kaum Muda dan Kaum Tua, antara gerakan salafiyah dengan semboyan “Kembali ke Quran dan Hadits” dan kalangan tradisionalisme mazhabiyah yang mempertahankan faham bahwa umat Islam mesti wajib bertaqlid, mengikuti salah satu dari empat mazhab Sunni, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, dan khusus untuk Indonesia itu berarti mengikuti mazhab Syafi’i. Banyak praktek-praktek keagamaan Kaum Tua dianggap oleh Kaum Muda sebagai bid’ah, yakni praktek-praktek keagamaan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Bagi Kaum Muda semua bid’ah adalah sesat dan semua yang sesat akan masuk neraka. Oleh karena itu mereka yang menganut faham Kaum Muda berusaha membersihkan praktek-praktek keagamaan mereka dari hal-hal yang berbau bid’ah. 
 Pertentangan Kaum Muda dan Kaum Tua itu juga terjadi di Sumatera Utara. Pertentangan ini menarik karena melibatkan pihak Kerajaan yang mempertahankan faham Kaum Tua. Penyebaran faham Kaum Muda yang dibawa dan dikembangkan oleh Muhammadiyah tak ayal lagi menimbulkan kerenggangan dan ketegangan hubungan antara pembawa faham baru dan pembela faham lama. Salah satu di antaranya adalah kasus pelaksanaan shalat Jum’at di Rampah, di wilayah Kesultanan Deli. Di Rampah Muhammadiyah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan jumlah anggotanya ratusan orang. Mereka ingin mempunyai mesjid sendiri untuk melaksanakan shalat Jum’at bebas dari hal-hal yang mereka anggap sebagai bid’ah. Mereka mulai dengan melaksanakan shalat Jum’at di sekolah Muhammadiyah. Terjadilah pertengkaran antara Hakim Kesultanan yang didukung oleh para ulama Kaum Tua, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, dan pihak Muhammadiyah yang dipimpin oleh Buya Hamka yang ketika itu menjabat Konsul Muhammadiyah di Sumatera Utara. Pelaksanaan shalat Jum’at yang diselenggarakan Muhammadiyah Rampah dianggap telah melanggar Mazhab Syafi’i dan karena itu dilarang oleh Kesultanan Deli. Pihak Muhammadiyah tidak mau menerima begitu saja keputusan Hakim Kesultanan. Terjadilah ketegangan antara kedua belah pihak yang bertentangan sehingga Pemerintahan Jepang di Sumatera Utara campur tangan untuk mendamaikan pertengkaran itu.  
 Dalam pertemuan antara ulama Kesultanan Deli dan pimpinan Muhammadiyah yang diprakarsai dan dipandu oleh pejabat Jepang untuk mendamaikan pertengkaran kedua pihak tersebut Buya Hamka dengan penuh semangat mengemukakan pendirian Muhammadiyah seperti dikutib di atas. Kisah nyata ini dapat kita baca dalam otobiografi Buya Hamka, Kenang-kenangan Hidup jilid III halaman 155-156. 
Cerita ini sengaja saya ungkapan kembali untuk menanggapi laporan Wahid Institute yang menggambarkan bahwa masalah kebebasan beragama di negeri kita masih sangat memprihatinkan. Pemerkosaan kebebasan beragama tampak kasat mata sampai saat ini. Puluhan orang masih tinggal di tempat pengungsian di Mataram, Lombok, karena mereka menganut faham yang difatwakan sesat oleh Majlis Ulama dan diamini oleh “aparat Pemerintah” dan berdasarkan fatwa penyesatan itu berbagai kalangan masyarakat mengambil tindakan sendiri, mengusir sekelompok orang yang mereka anggap menganut faham sesat, merusak harta benda mereka, menutup dan membakar rumah ibadah mereka. 
 Betapa penting kebebasan beragama dan kebebasan meyakini dan mengamalkan ajaran agama sesuai dengan keyakinan penganutnya, sebab tanpa kebebasan itu, menurut Buya Hamka, akan menggelisahkan jiwa seseorang. Memang pemerkosaan terhadap kebebasan berkeyakinan adalah penderitaan batin sangat menyakitkan bagi para korban. Keyakinan hidup terutama berkaitan dengan agama menyangkut keyakinan tentang kebenaran dan keselamatan hidup, di dunia dan di alam baka yang untuk itu seseorang bersedia menyerahkan nyawanya. Sungguh ironis kalau ada orang, organisasi atau lembaga, yang merasa berwenang mengatur keyakinan hati seseorang yang Tuhan sendiri menganugerahinya kebebasan hati nurani. 
 Sebelum era reformasi kemerdekaan beragama dianggap sebagai hak manusia yang paling asasi dan berasal dari Tuhan sendiri, sama sekali bukan pemberian kelompok atau negara. Ia tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Ia melekat dalam harkat dan martabat kemanusiaan yang dibawa sejak lahir. Tak ada yang berhak merampas kemerdekaan itu. Kalau Tuhan Pencipta alam semesta ini memberikan kebebasan kepada manuasia ciptaan-Nya, tidak peduli apakah mereka beriman atau tidak, muslim atau tidak, untuk hidup di atas bumi-Nya dan memanfaatkan segala apa yang ada di alam ini, lalu apa hak sekelompok manusia untuk mengusir kelompok manusia lain dari bumi Tuhan yang Dia sendiri memuliakan semua turuan Adam? Apa hak Pemerintah Republik Indonesia atau Majlis Ulama Indonesia, misalnya untuk melarang atau meminta melarang seseorang atau sekelompok orang yang sudah turun temurun tinggal di negeri ini, hanya karena menganut keyakinan yang difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau pemeluk agama lain saja tidak dilarang mengapa sekelompok orang yang mengaku diri mereka muslim walaupun dianggap sesat oleh pihak muslim lain, tidak diberi kebebasan untuk menganut faham dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka? Majlis Ulama Indonesia atau Departemen Agama kalau merasa berhak silahkan saja menganggap sekelompok orang sesat atau bukan muslim tapi mereka tidak berhak melarang mereka untuk mengakui muslim dan merampas kemerdekaan mereka untuk menganut keyakinan agama mereka kalau mereka bersikukuh menyatakan diri mereka muslim. 
 Mungkin ada baiknya pihak berwenang di Republik Indonesia ini menyimak tanggapan Buya Hamka terhadap pihak ulama Kesultanan yang menyatakan: “Seluruh kekuasaan beragama adalah di tangan raja, di tangan sultan! Muhammadiyah boleh berdiri di tanah kerajaan, tetapi jangan mengerjakan agama berbeda dengan amal pihak kerajaan!” Buya Hamka menjawab: “Mendirikan klengteng dan gereja, mengapa dibolehkan di tanah kerajaan?” Pihak kerajaan menukas: ”Kalau sudah terang Muhammadiyah tidak Islam, tentu diizinkan!” Buya Hamka menjawab: “Bukankan menurut keyakinan kerajaan, kami ini adalah golongan sesat? Golongan Wahabi. Mu’tazilah, keluar dari Mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah? Apa salahnya tuan golongkan saja kami ini sebagai pemeluk agama yang lain? Sebab berbeda pendirian dengan tuan-tuan.” 
 Ada baiknya apabila pihak Majlis Ulama Indonesia dan Departemen Agama bahkan organisasi Muhammadiyah sendiri, menyimaki saran Buya Hamka, Ketua Umum pertama Majlis Ulama Indonesia kepada ulama resmi dan penguasa agama dalam menghadapi kelompok yang dianggap sesat dan bukan meniru sikap ulama kesultanan Deli yang mau memberikan kebebasan kepada Muhammadiyah melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan mereka kalau Muhammadiyah menyatakan diri mereka sebagai bukan Islam.  []

Surat untuk Petinggi Negara RI

No. : 0080/Ketum/ICRP/07-05
Hal : Solusi untuk Jamaah Ahmadiyah



Kepada Yth.

Segenap Petinggi Negara RI
Para Pemuka Masyarakat
Di Jakarta


Kasus penyerangan dan penutupan Kampus Mubarak Parung telah menghadapkan bangsa dan negara kita pada masalah yang sangat mendasar, yakni jaminan terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, jaminan terhadap kebebasan beryakinan yang di masa Orde Baru sebagaimana dicantumkan dalam TAP MPR tentang GBHN dianggap sebagai berasal dari Tuhan sendiri dan sama sekali bukan anugerah dari negara atau suatu kelompok. Pemerintah sedang menghadapi situasi yang sangat dilematik, karena ada tuntutan bahkan pemaksaan kehendak sekelompok orang yang merasa mempunyai otoritas menghabisi eksistensi kelompok lain yang berbeda keyakinan dengan mereka. Sangat dikhawatirkan Pemerintah tidak berdaya menghadapi tuntutan dan pemaksaan kehendak itu. Maka sangat boleh jadi Pemerintah dengan dalih menjaga ketertiban dan mencegah keresahan umum akan mengambil jalan termudah dengan mengorbankan hak hidup kelompok minoritas, misalnya melarang kehadiran mereka di negara kita ini untuk menyenangkan kelompok pemaksa kehendak itu tidak peduli bahwa mereka dikorbankan itu sudah hadir jauh sebelum negara ini berdiri. Nasib inilah yang boleh jadi akan dialami oleh saudara-saudara kita sebangsa, Manusia Indonesia, para warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Surat ini saya tulis berdasarkan asumsi Pemerintah akan mengikuti tuntutan kelompok pemaksa kehendak itu. 

Perlulah disadari oleh pengambil keputusan bahwa masalah yang akan dihadapi tidak begitu saja selesai setelah pelarangan menganut sebuah keyakinan dikenakan kepada para penganut keyakinan yang dilarang itu. Sebab yang dilarang bukan sebuah partai politik atau organisassi kemasyarakatan biasa melainkan sebuah aliran keagamaan yang diyakini oleh penganutnya sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat nanti. Bisa diduga mereka tidak akan rela melepaskan keyakinan mereka begitu saja. Mereka akan tetap melakukan shalat berjamaah di mesjid-mesjid mereka. Di pihak lain pihak pemaksa kehendak mungkin saja menganggap tindakan itu sebagai pembangkangan terhadap larangan Pemerintah lalu mereka merasa berhak mengober-ober warga Jemaat Ahmadiyah yang masih mempertahankan keyakinan mereka. Melalui surat ini saya mencoba mengemukakan berbagai alternatif untuk menghindari kemungkinan di atas.
 Pertama, menyiapkan kamp-kamp konsentrasi di mana para penganut aliran yang dilarang itu dihimpun di suatu tempat yang aman dari serangan pihak mayoritas yang ingin menghabisi mereka. Kalau tidak demikian maka akan terjadi tindak-tindak kekerasan terhadap para penganut aliran terlarang tersebut sebab tentu ada di antara mereka bahkan mungkin sebagian besar yang memilih jalan kematian daripada dipaksa meninggalkan anutan batin mereka. Atau Pemerintah menyediakan polisi untuk mengawasi penganut aliran terlarang itu untuk tidak melaksanakan ibadat menurut keyakinan mereka, dan kalau terdapat penganut keyakinan tersebut melakukan ibadatnya mereka harus ditangkap sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum. 
 
Kedua, Pemerintah mendekati berbagai negara lain untuk memberi tempat pengungsian kepada para penganut aliran terlarang tersebut. Di harapkan PBB melalui Badan Urusan Pengungsi bisa membantu menyalurkan para penganut aliran terlarang itu ke negara-negara lain yang memberikan kebebasan berkeyakinan kepada penduduknya. Saya rasa beberapa negara yang selama ini sangat vokal dalam masalah pelanggaran HAM akan bersedia menampung mereka. Tentu saja Pemerintah perlu meyakinkan warga Jemaat Ahmadiyah bahwa kalau mereka bersikeras tidak mau meninggalkan keyakinan mereka agar mereka bersedia dengan suka rela meninggalkan Indonesia dan berimigrasi ke negeri lain di mana mereka bisa bebas menganut keyakinan mereka. Dengan sendirinya Pemerintah juga harus bisa memfasilitasi program pengungsian ini.  




Jakarta, 27 Juli 2005

Indonesian Conference of Religion for Peace,
Ketua Umum,





Djohan Effendi

Surat Terbuka Kepada Pimpinan Majlis Ulama Indonesia

Dari:
Djohan Effendi
Ketua Umum Indonesian Conference of Religion for Peace

Para Pimpinan Majlis Ulama Indonesia yth.

Izinkanlah saya menyampaikan surat terbuka ini berkenaan dengan tindakan kekerasan yang ditimpakan kepada sebagian Manusia ciptaan Tuhan di negeri kita, warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Tindakan kekerasan itu, langsung maupun tidak, terkait dengan fatwa MUI yang menganggap keyakinan yang mereka anut sebagai keyakinan yang sesat. Saya tulis surat ini bukanlah untuk membela faham dan ajaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia melainkan karena panggilan untuk membela kebebasan berkeyakinan yang dianugerahkan Tuhan kepada Manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. 

Saya tidak ingin mempersoalkan substansi fatwa tersebut sebab fenomena sasat menyesatkan merupakan fenomena biasa dalam dunia dan kehidupan beragama di manapun dan kapanpun. Saya memahami sepenuhnya bahwa fatwa tersebut didasarkan oleh rasa tanggung jawab Pimpinan MUI untuk mengingatkan kepada kaum muslimin yang berada dalam gembalaan mereka agar jangan sampai “tersesatkan” oleh ajaran yang dianggap menyimpang dari ajaran yang benar. 

Melalui surat terbuka ini saya hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sehubungan dengan implikasi fatwa tersebut yang menyebabkan timbulnya kekerasan dan perusakan harta benda mereka yang dianggap sesat.

 Apakah mereka yang difatwakan menganut ajaran yang sesat tidak boleh hidup di atas bumi Tuhan? Bukankah mereka lahir ke dunia ini atas kehendak Tuhan? Lalu apakah Negara atau pemerintah mempunyai otoritas untuk mengusir mereka dari bumi ini? Bukankah Tuhan tidak mengajarkan bahwa bumi ini hanya boleh ditinggali oleh orang-orang yang tidak sesat?

 Karena mereka dianggap bukan muslim apakah mereka tidak boleh mengucapkan syahadat, melakukan salat dan puasa, membayar zakat, dan ibadat-ibadat lain sama seperti dilakukan oleh kaum Muslimin lainnya? Dan karena itu mesjid-mesjid tempat mereka salat berjamaah, salat jumat, tahajjud dllnya harus ditutup? 

 Apakah mereka dilarang membaca al-Quran dan kitab-kitab Hadits sebagaimana mereka lakukan selama ini?

 Kalaulah mereka memang sesat bukankah kesesatan itu merupakan tanggung jawab mereka sendiri. Bukankah kewajiban ulama terbatas pada menyampaikan dan bukan memaksakan kebenaran pada umat manusia?

 Dengan menyampaikan surat ini saya mengharapkan Pimpinan MUI untuk tidak membiarkan pihak-pihak yang menganggap fatwa MUI sebagai alasan pembenar untuk melakukan pengejaran terhadap warga Jemaat Ahmadiyah Indonesia, menganggap mereka bukan lagi Manusia yang dimuliakan Tuhan. Mereka saat ini sedang dirundung ketakutan, jiwa dan harta benda mereka sedang terancam. Mereka terpaksa beribadat secara sembunyi-sembunyi. Lebih-lebih kalau aparat Pemerintah juga menganggap mereka tidak lagi mempunyai hak konstitusi sebagai warga Negara hanya karena mereka difatwakan menganut faham yang sesat.  

 Saya yakin kita semua masih punyai hati nurani.

 Jakarta, 30 Juli 2005